Presiden Prabowo Subianto mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029 untuk tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini ditegaskan Prabowo saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/20204).
Bahkan, Presiden mengingatkan agar anggota kabinetnya tidak mengada-ada untuk melakukan studi banding Pramuka ke negara lain.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar Pramuka ke negara lain,” tutur Prabowo dalam Rapat Paripurna Kabinet pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo pun mengingatkan para menteri untuk mereview kembali alokasi APBN, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan bahkan meminta para menteri untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” perintah Prabowo ke anggota kabinetnya.
Dia pun menyadari, meski kabinetnya ini besar yakni mencapai 48 menteri, namun menurutnya ini karena Indonesia merupakan bangsa besar dan demokratis, bukan otoriter.
“Jumlah anggota kabinet kita 48 menteri juga ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya, jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar, jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah sama seperti Eropa Barat terdiri 27 negara Eropa. Mengelola Eropa butuh 27 Menkeu, Mendagri. Kita seluas Eropa,” tuturnya.
“Kita juga memilih politik demokratis, kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup jalankan dengan jumlah penduduk sedikit. Tapi yang penting kita kerja efisien dan kita tidak bekerja seenaknya,” tandasnya.