Pasangan calon (paslon) Gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun- Kun Wardana mengaku punya terobosan untuk mempermudah investasi dan perizinan usaha di Jakarta. Ini mengingat, proses perizinan di level daerah tergolong panjang dan alot.
Untuk itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana Abyoto berencana akan melakukan perbaikan regulasi. Selain itu, dia juga akan memberikan sanksi bagi birokrat yang mempersulit prosesnya.
“Bagaimana para UMKM, para anggota-anggota atau pemula, startup dan lain-lain, ini bila mereka melakukan pendaftaran, registrasi, ini bisa lebih cepat lagi. Jadi kita menginginkan nanti ada digitalisasi perizinan,” ujar dia dalam acara “Kadin DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru” di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Dia melanjutkan, digitalisasi perizinan ini nantinya akan disebut Jakarta Integrated Permit atau disingkat I-Permit. Melalui I-Permit para pengusaha bisa melakukan verifikasi otomatis dan proses statusnya juga real time.
“Kemudian itu UMKM. Di sini kan ada UMKM yang resikonya, kan sekarang OSS RBA. Yang sebelumnya lebih ke license-nya, izinnya, tetapi sekarang sudah berbasis risiko. Kalau UMKM yang risiko rendah, kita ingin langsung, kita sebut namanya izin langsung jalan,” kata dia.
Hal tersebut dilakukan guna mendorong para pengusaha termasuk UMKM untuk bisa cepat menuju verifikasi. Sebab, warga Jakarta membutuhkan lapangan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga proses verifikasi ini perlu dipercepat.
“Karena bagaimanapun gak akan warga Jakarta tadi perutnya kenyang kalau gak ada lapangan pekerjaan. Makanya semua yang terkait mendorong dibukanya laporan pekerjaan kita akan dorong semaksimal mungkin. Kemudian, untuk yang menengah sampai besar. Kita nanti akan buat yang namanya one stop approval,” jelasnya.
Dalam one stop approval (persetujuan) ini akan ada yang namanya Account Manager. Account manager ini yang akan mendampingi pengusaha dari awal sampai akhir.
“Jadi kawan-kawan dari yang mau registrasi, dia bisa tanya konsultasi gratis kepada tim pendamping ini atau account manager ini. Agar semuanya bisa berjalan dengan cepat, kita sebut namanya layanan bantu izin. Layanan bantu izin kemudian kita akan juga mengevaluasi aparat-aparat kami kalau dia mempersulit tadi,” ungkapnya.
Dengan begitu, apabila ada aparat yang mempersulit akan dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika bisa mendorong lebih cepat, akan mendapatkan insentif dari Pemda.
“Intinya adalah lebih cepat lebih baik untuk kekuatan para UMKM dan juga khususnya para anggota Kadin DKI Jakarta,” pungkas dia.