Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu. Terutama sebelum Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di provinsi Banten diakhiri masa operasinya lebih cepat.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui operasional PLTU Suralaya telah berkontribusi besar terhadap polusi udara di Jakarta. Hal ini bukan tanpa sebab, lantaran wilayah tersebut banyak terdapat industri dan PLTU berkapasitas cukup besar.
“Saya sendiri kan pernah terbang di wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi gak dekat Jakarta kan gak kelihatan dan itu memang kita rencanakan pensiun dini,” ujar Arifin ditemui usai acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memikirkan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) apa yang tepat untuk menggantikan operasional PLTU Suralaya. Apalagi pasokan listrik yang dibutuhkan untuk Pulau Jawa cukup besar.
Sementara, potensi EBT yang berada di Pulau Jawa tidak memungkinkan untuk menggantikan listrik yang berasal dari PLTU. Oleh karena itu, dibutuhkan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera.
“Jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi baru nya gak mungkin, gak cukup untuk bisa disupport. Harus ada sambungan dari Sumatera ke depan tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya gak akan bisa masuk energi energi baru ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tengah mengkaji perihal rencana penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Salah satunya yakni PLTU Suralaya.
Luhut menilai langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi di Jakarta. Terlebih PLTU Suralaya sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.
“Itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya dan sudah lebih 40 tahun ya. Jadi kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta,” ujar Luhut.
Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Sebab, pemerintah selama ini harus mengeluarkan dana Rp 38 triliun untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi yang ditimbulkan.
“Ada yang melalui BPJS, ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan karena akibat udara ini, banyak yang sakit ispa, kalian pun kena, saya juga kena semua. Jadi ini beban kita rame-rame, jadi kalau ada yang keberatan ya, ya kamu rasain aja sendiri terus-terusan, saya ndak mau,” ujarnya.