Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan membebani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menegaskan anggaran program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan menggunakan alokasi anggaran pendidikan. Dia pun memastikan program ini tidak akan dibiayai oleh utang.
“Pendanaan dari luar negeri? Oh enggak itu ini lagi eksplorasi, tapi most likely adalah dia tidak akan menambah atau memperberat postur defisitnya
“Enggak bakal dari pinjaman lah itu prinsipnya kita akan membiayai dari pinjaman itu untuk kegiatan yang bisa generate income revenue yang sifatnya investasi. Ini kan human resources jauh ke depan jadi kita perkirakan bukan dari pinjaman luar negeri lah,” tegas Scenaider.
Scenaider bahkan memastikan angagran MBG tidak akan menyentuh anggaran rutin pendidikan.
“Kalau below the line kan selama ini ada anggaran di LPDP, ada di cadangan pendidikan. Mungkin bu menkeu mau masuk, realokasi ke situ,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun pada 2025, yang diambil dari pos anggaran dana pendidikan yang sebesar 20% dari APBN, tidak menyomot anggaran dari dana-dana yang sudah ditetapkan penggunaannya setiap tahun.
Ia menekankan anggaran dana makan bergizi yang berasal dari pos anggaran pendidikan itu berasal dari dana cadangan pendidikan. Dengan begitu tidak akan mempengaruhi anggaran seperti untuk pembayaran gaji guru, hingga operasional sekolah yang berpotensi menaikkan biaya UKT.
“Jadi itu belanja tapi posnya tidak allocated tapi dari dana-dana cadangan pendidikan yang bisa kita gunakan untuk program makan bergizi gratis,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Sri Mulyani menekankan, dalam dana pendidikan yang posnya telah ditetapkan sebesar 20% dari APBN memang telah teralokasikan untuk gaji guru hingga biaya operasional sekolah lainnya, termasuk untuk pembiayaan beasiswa melalui LPDP, maupun program renovasi sekolah