“Jumlah anggota kabinet kita 48 menteri juga ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar jumlah penduduk ke empat terbesar, luas wilayah sama seperti eropa barat terdiri 27 negara Eropa. Mengelola Eropa buruh 27 Menkeu dan Mendagri,” kata Prabowo, Rabu (23/10/2024).
Dari catatan CNBC Indonesia, terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Kabinet ini diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi.
Dalam sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet mengalami naik turun. Di Era Soekarno pernah ada masa di mana kabinet berisi 132 menteri dan pejabat setingkat menteri.
Kabinet Era Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki jumlah menteri sekitar 24-44.
Jumlah menteri terbanyak ada di Era Kabinet Dwikora II yang terdiri dari 86 kementerian/lembaga yang diisi oleh 132 orang. Termasuk di dalamnya beberapa orang mengisi pos yang sama seperti Pemeriksa Keuangan Agung Muda (4 orang) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Gotong Royong (4 orang).
Selain Presiden Soekarno, Kabinet Dwikora II juga dipimpin oleh Perdana Menteri (Soekarno) dan juga empat Wakil Perdana Menteri.
Maka dari itu, Prabowo meminta kepada para Menteri terkait dalam hal ini Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto segera menginventarisir proyek penting dalam hilirisasi di Indonesia.
Bahkan, Prabowo meminta untuk 26 komoditas harus dihilirisasi. “26 komoditas proyek vital. Dalam 26 komoditas harus dihilirisasi, segera dirumuskan, bikin daftar dan segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu singkat,” ungkap Prabowo, Rabu (23/10/2024).
Di samping itu, Prabowo juga menekankan kepada para Menteri untuk mempersiapkan program kerja (proker) untuk bisa segera dikoordinasikan. Sehingga, proker tersebut bisa segera memberikan kontribusi secara terukur dan bersinergi.
“Pelajari semua proyek jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Perang besar bisa pecah setiap saat, kita harus jamin beri makan sendiri swasembada energi mutlak,” tegas Prabowo.
Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) revisi tahun 2024, Bursa menargetkan untuk membawa 62 emiten baru untuk melantai. Namun, hingga 18 Oktober 2024, 36 perusahaan yang tembus.
Terkait hal ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, sifat selektif bursa dalam meloloskan IPO bukan digirring oleh sentimen kasus dugaan fraud yang belakangan ramai diperbincangkan. Melainkan, seleksi ini sudah sesuai pedoman standar yang ditentukan bursa.
“Jadi saya rasa mungkin agak sedikit mislead ya bahwa teman-teman di bursa ini menjadi lebih selektif karena hal yang kemarin. Tetap itu saja kita tetap punya pedoman yang kita percayai untuk menilai apakah satu perusahaan ini layak tercatat di bursa,” tutur Iman dalam Konferensi Pers Hasil RUPSLB BEI, Rabu, (23/10/2024).
Sekadar mengingatkan, BEI sempat diterpa isu dugaan fraud untuk IPO. Diketahui, 5 karyawan BEI dipecat setelah meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa pencatatan saham perdana.
Saat ini, terdapat 30% calon emiten yang ditolak pengajuan IPO-nya oleh bursa. Adapun alasan penolakannya terkait dengan kelengkapan dokumen hingga kemampuan keberlanjutan perseroan yang dipertanyakan.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menambahkan, meski target IPO belum tercapai, namun pihaknya sudah melebihi target pencatatan secara keseluruhan. Adapun efek yang dimaksud terdiri dari saham, obligasi, ETF, EBUS, Waran terstuktur, hingga KIK.
“Sampai dengan hari ini, sudah terrealisasi 467 dari 340 target kita. Artinya pencapaian kita sampai dengan hari ini sudah 137 persen,” kata dia.
Sementara itu, pada RKAT tahun 2025, BEI menargetkan untuk membawa 66 perusahaan untuk IPO. Jumlah tersebut masuk dalam total target pencatatan 407 efek baru di tahun 2025. BEI pun optimis target tahun 2025 bisa berjalan mulus mengingat situasi politik yang lebih stabil.
Dirjen baru tersebut adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno.
Dia bilang, akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur perihal pembentukan Dirjen Gakkum tersebut. “Kalau tambang ilegal nanti ada (Ditjen) Gakkum di Perpresnya ada,” beber Tri saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (23/10/2024).
Sayangnya, Tri belum bisa memastikan detail perihal pembentukan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM lantaran masih menunggu kepastian.
“Kepastian (pembentukan Ditjen Gakkum) hanya milik yang diatas ya,” tambahnya.
Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan, pembentukan Ditjen Gakkum diperlukan sebagai penindakan langsung pelanggaran-pelanggaran dalam pertambangan, khususnya yang tidak sesuai dengan norma.
“Banyak yang dicurigai terkait izinnya, curiga soal tumpang tindih lahannya. Alangkah bagusnya secara komprehensif kita punya Ditjen Gakkum,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (23/10/2024).
Bahlil menilai, jika Kementerian ESDM memiliki Ditjen Gakkum, maka pihaknya bisa melakukan penyelidikan secara komprehensif. “Selama ini bukan di kami, makanya banyak angin masuk di kantor ini. Kalau penyidik di kami yang ngerti izin minerba,” tegas Bahlil.
Kasus PETI di RI
Sebagaimana diketahui, yang terbaru terdapat kasus terbaru pertambangan ilegal batu bara di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Diberitakan, bahwa Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap bos dari tambang ilegal tersebut.
Adapun sebelumnya ada pula kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat oleh YH, Warga Negara Asing (WNA) asal China.
Praktik ilegal yang dilakukan YH adalah memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.
Diketahui, YH melakukan tindakannya dalam kurun waktu empat bulan, terhitung dari Februari hingga Mei 2024 dengan nilai kerugian Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg, dan perak sebanyak 937,7 kg.
YH sendiri sudah dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Vonis tersebut dinyatakan hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada Kamis (10/10/2024) lalu. Selain hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, terdakwa YH juga divonis membayar denda Rp 30 miliar atau subsider 6 bulan kurungan apabila terpidana tidak bisa membayar denda tersebut. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 332/Pid.Sus/PN Ktp.
Rekomendasi berantas tambang ilegal
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menyatakan, bahwa pihaknya sudah memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintah untuk menanggulangi kegiatan PETI di Tanah Air.
Pertama, Pemerintah perlu melakukan penegakan aturan (law enforcement) untuk semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan PETI tersebut, terutama menyasar cukong-pemodal dan beking yang banyak mengambil keuntungan dari bisnis PETI gelap ini, termasuk penghindaran terhadap pajak dan retribusi lainnya.
Kedua, perlu dibentuknya satuan tugas khusus untuk pemberantasan PETI bertanggung jawab langsung ke Presiden/Wapres. Ketiga, perlu dibentuknya Direktorat Khusus Penegakkan Hukum di Kementerian ESDM untuk menangani kasus pelanggaran di bidang Energi dan Minerba.
Keempat, perlu dilakukan upaya pencegahan aktivitas PETI, dengan melakukan edukasi ke masyarakat terkait dampak negatifnya, dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti akademis, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh adat dll.
Kelima, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Karena karakternya yang khusus, jenis penambangan ini sebaiknya diberi nama pertambangan skala kecil dan pengaturannya disesuaikan dengan karakteristik tersebut.
Keenam, bantuan teknik kepada pertambangan rakyat skala kecil, misalnya untuk penambangan emas tanpa merkuri, dan teknik penambangan yang lebih efisien.
Ketujuh, menyediakan akses finansial bagi pertambangan rakyat skala kecil, misalnya dengan membuka cabang perkreditan di dekat lokasi pertambangan rakyat.
Kedelapan, menyediakan akses untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam operasi pertambangan rakyat skala kecil. Demikian pula, menyediakan akses resmi terhadap pasar produk pertambangan rakyat.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo meminta anggaran negara dimaksimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta para menterinya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.
“Tapi yang penting kita kerja efisien dan kita tidak bekerja seenaknya,” sebutnya.
Usai sidang Kabinet Merah Putih pertama, Prabowo memaparkan tantangan RI yang harus disikapi dengan penegakan hukum tanpa ragu-ragu.
Ia menyebut judi online, obat terlarang, penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi sebagai ancaman paling berat di Indonesia.
“Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi,” katanya di Istana Negara, Rabu (23/10/2024).
Prabowo menyatakan semua tantangan tersebut hanya bisa diberantas dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik dengan bukti yang kuat.
“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti kuat, ini bisa dimitigasi semua,” kata Presiden.
“Yang pertama adalah kami dari AFPI sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan yang tegas dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di mana mencabut izin daripada investree. Jadi hal ini tentunya sangat memengaruhi di industri fintech peer-to-peer lending sendiri,” jelas Entjik, di Profit CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2024).
Kejadian tersebut memang membuat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat. Entjik mengatakan masalah itu membuat nama industri fintech peer-to-peer lending tercoreng.
Namun dengan tanggapan OJK yang langsung mencabut izin Investree membuat keadaan juga terbalik. Keputusan itu, Entjik mengatakan mengembalikan kepercayaan investor. Khususnya para investor yang membuat kepercayaan pada fintech peer-to-peer lending positif.
“Dengan keputusan itu membalikkan kepercayaan masyarakat kembali yang tentunya menjadi positif. Itu yang kami melihat di market menjadi tanggapan dari masyarakat,” kata dia.
Entjik mengapresiasi langkah-langkah yang diambil OJK sudah tepat. Menurutnya yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan keberlangsungan industri ini agar sehat.
Aturan soal fraud sebenarnya juga sudah tertera OJK. Misalnya soal pengelolaan perusahaan, cara tata kelola yang baik, risk management, hingga risk mitigation.
“Ini kan yang dilanggar sebenarnya semua. Sehingga semua sebenarnya peraturan dari OJK itu sudah lengkap, sangat lengkap,” ungkap dia.
Dari siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, OJK telah mencabut izin usaha Investree. Pencabutan tersebut tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
Alasannya sebagai bagian dari upaya OJK mewujudkan industri keuangan yang sehat, penyelenggara layanan finansial yang berintegrasi dan tata kelola baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk melindungi masyarakat.
OJK juga telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel dan upaya perbaikan kinerja serta memenuhi ketentuan berlaku. Khususnya berkomunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree.
Keputusan lainnya adalah OJK mengambil langkah pemblokiran rekening, penelusuran aset dan berusaha memulangkan mantan CEO dan pendiri Adrian Gunadi ke Indonesia.
Sementara itu Adrian menjelaskan tengah menunggu suntikan modal dari Qatar. Dia juga memastikan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Investree.
“Kami sedang menyelesaikan persetujuan dari Kementerian untuk pencairan dari investasi Qatar. Belum bisa bicara banyak. Namun, kami akan menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Adrian kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/10/2024).
“Perang besar bisa pecah setiap saat kita harus jamin beri makan sendiri, swasembada energi mutlak,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024)
Diketahui ketegangan geopolitik kini terjadi di beberapa wilayah. Perang Rusia dan Ukraina adalah salah satunya. Pecah pada awal 2022 silam, perang tersebut membuat dunia diambang krisis energi dan pangan.
Kini perang juga terjadi antara Israel dan Hamas di Gaza dan berpotensi meluas ke wilayah Lebanon dan Iran. Ada kekhawatiran perang tersebut bisa memicu lonjakan harga minyak dunia.
Prabowo meminta jajaran pembantunya menyiapkan program kerja sesuai dengan dinamika hari ini dan proyeksi ke depan. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan manfaat dari anggaran yang dikucurkan pemerintah.
“Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan, saya kira harus swasembada pangan,” jelasnya.
Hal ini disampaikan Prabowo karena dirinya masih mendengar beberapa tokoh yang meragukan programnya tersebut. Dia pun mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengklaim bahwa program ini bisa selesai dalam dua minggu.
“Saya tidak katakan itu bisa selesai 2 minggu, tidak ada dari kita punya tongkat Nabi Sulaiman, tanpa kita bsia kerahkan sumber daya dan kita bisa capai target,” tegasnya, dalam Rapat Kabinet di Istana Negara sore ini, Kamis (23/10/2024).
“Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi anak ibu hamil sangat strategis.” ujarnya. Jika ada yang tidak setuju di jajarannya, dia mempersilahkan untuk keluar dari timnya.
“Kalau tidak dukung silahkan keluar dari tim,” katanya.
Selain makan bergizi, program yang penting bagi Prabowo adalah pendidikan. Atas dasar ini, dia membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi. “Pendidikan sangat mutlak!” kata Prabowo.
Hal ini ditegaskan Prabowo saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/20204).
Bahkan, Presiden mengingatkan agar anggota kabinetnya tidak mengada-ada untuk melakukan studi banding Pramuka ke negara lain.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar Pramuka ke negara lain,” tutur Prabowo dalam Rapat Paripurna Kabinet pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo pun mengingatkan para menteri untuk mereview kembali alokasi APBN, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan bahkan meminta para menteri untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” perintah Prabowo ke anggota kabinetnya.
Dia pun menyadari, meski kabinetnya ini besar yakni mencapai 48 menteri, namun menurutnya ini karena Indonesia merupakan bangsa besar dan demokratis, bukan otoriter.
“Jumlah anggota kabinet kita 48 menteri juga ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya, jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar, jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah sama seperti Eropa Barat terdiri 27 negara Eropa. Mengelola Eropa butuh 27 Menkeu, Mendagri. Kita seluas Eropa,” tuturnya.
“Kita juga memilih politik demokratis, kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup jalankan dengan jumlah penduduk sedikit. Tapi yang penting kita kerja efisien dan kita tidak bekerja seenaknya,” tandasnya.
