Hal ini terkait rencana penerapan BMAD keramik dengan besaran mulai 100,12% sampai dengan 158,78% untuk produsen keramik impor China yang kooperatif. Sedangkan tarif BMAD 199,88% untuk produsen yang tidak kooperatif telah memacu beberapa investor untuk membangun pabrik keramik baru di Indonesia.
Salah satu investornya adalah PT Superior Porcelain Sukses dengan kapasitas total 21,6 juta m2 berlokasi di Subang yang akan selesai tahun ini serta PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas total 20 juta m2 yang berlokasi di Batang. Adapun total kapasitas baru dua investor tersebut sebesar 41,6 juta m2 telah menelan biaya investasi kurang lebih 3 triliun yang dapat menyerap tenaga kerja hingga 10.000 karyawan.
Dorongan membangun pabrik di Indonesia sudah sejak satu tahun lalu dipicu adanya rencana Pemerintah Indonesia menerapkan Anti Dumping terhadap produk keramik impor dari Tiongkok sebagaimana telah terbukti efektivitasnya dari pengalaman di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Mexico, Negara Uni Eropa, India dan Timur Tengah.
“Pada saat mengurus perizinan kami diberi keyakinan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan melindungi Industri Dalam Negeri dari serbuan impor untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia,” kata Direktur PT Superior Porcelain Sukses Billy Law dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).
Sementara itu, Direktur PT Rumah Keramik Indonesia Akiat mengakui bahwa dulu dia adalah salah satu pemain impor sejak 2013, namun seiring adanya program dari pemerintah untuk melakukan substitusi impor dan program percepatan P3DN maka Ia memutuskan untuk membangun pabrik mulai tahun 2022.
“Kami sangat yakin bahwa kami bersama produsen lokal lainnya sangat sanggup memenuhi kebutuhan nasional dengan produk yang lebih baik dan lebih bervariasi dibanding produk impor. Kami yakin bahwa Asaki dan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan industri nasional,” kata Akiat.
Dampak positif dari BMAD tidak hanya sekedar menyelamatkan Industri keramik nasional, tapi terbukti telah berhasil menjadi ‘Magnet’ bagi Investasi-investasi baru sehingga konsumen dalam negeri akan diberikan banyak pilihan produk keeramik yag berkualitas dan Inovatif dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Asaki menyambut baik transformasi kedua pabrik baru tersebut yang sebelumnya adalah trader dan Importir Keramik, dipastikan investasi baru yang akan beroperasi di Q3 tahun 2024 ini akan meningkatkan Volume kapasitas produksi keramik homogenous tile yang saat ini tercatat sebesar 207 juta m2/tahun akan meningkat menjadi sekitar 250 juta m2/tahun,” kata Ketum Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto.
Ia menyayangkan opini importir seperti akan terjadi kekurangan supply keramik dan harga keramik pasca BMAD akan meningkat tajam oleh sekelompok importir. hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena akan terjadi persaingan antar sesama produsen keramik lokal. Pasalnya, gempuran produk dari negara selain China juga cukup kuat.
“Tujuannya untuk meningkatkan kembali tingkat utilisasi khusus produk HT yang saat ini terpuruk sangat dalam di level 40%, disamping itu juga tentu ada persaingan harga dengan produk impor dari India dan Vietnam,” sebut Edy.
Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon mengatakan, Forum yang dihadiri 129 orang peserta ini bertujuan untuk meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam Industri Asuransi Jiwa di Indonesia. Pasalnya, Internal Audit dalam suatu perusahaan merupakan pemain inti dan penjaga gawang.
“Kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan melalui kualitas tata kelola perusahaan, serta pengawasan internal kepatuhan peraturan di industri kita. Tak hanya itu, penerapan internal audit yang maksimal mampu menjadi pendorong pengembangan dan implementasi Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)” tutur Budi dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, (26/7/2024).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendukung penuh pembentukan Internal Audit Forum yang dilakukan AAJl. Hal ini sebagaimana disampaikan pada acara pertama forum ini, Selasa (16/7/2024).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menyatakan, internal audit yang baik akan membantu perusahaan menyusun rencana yang efektif.
“Internal audit membantu mengidentifikasi berbagai risiko, termasuk risiko operasional, keuangan, dan strategis. Mempunyai Internal Audit yang baik akan mengurangi risiko dan memastikan bahwa perusahaan memiliki rencana yang efektif ke depannya,” kata Ogi.
Sementara Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena berharap forum ini menjadi ajang bagi perusahaan asuransi untuk meningkatkan keterampilan internal audit menjadi lebih efektif.
“Salah satu yang harus ditingkatkan yaitu terkait tata kelola perusahaan asuransi jiwa. Adanya Internal Audit Forum merupakan langkah yang baik dan kami berharap peran serta aktif dari perusahaan asuransi untuk menjaga industri asuransi jiwa di Indonesia,” ungkap Sophia.
Sebagaimana diketahui, asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi asuransi jiwa yakni sebesar Rp53,72T atau 73,08% dari total premi asuransi jiwa sebesar Rp73,51T per Mei 2024. Sampai dengan akhir Mei 2024, premi dari produk proteksi tumbuh sebesar 12,62% YoY.
Dari sisi kinerja asuransi jiwa, premi Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link terus terkontraksi. PAYDI memiliki komposisi 26,92% dari total premi asuransi jiwa atau sebesar Rp 19,79 triliun.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,23% yoy pada Mei 2024. Ogi menjelaskan hal itu disebabkan turunnya premi produk baru.
Dalam sambutannya Jokowi berharap visa ini diberikan para warga negara asing pilihan yang mau berinvestasi dan berkarya di Indonesia.
“Sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk investasi wealth state dan productive wealth state. Tapi ingat hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif,” kata Jokowi dalam sambutannya.
Selain itu Jokowi juga berharap Golden Visa ini bisa segera disebarluaskan dan disosialisasikan secara masif ke berbagai kanal. Sehingga bisa menjangkau top investor, top global talent.
“Saya berharap duta besar negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan pererat persahabatan antar negara,” katanya.
Foto: Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. (Dok PSSI) Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. (Dok PSSI)
Usai acara, Shin Tae-yong (STY) mengungkapkan dirinya sempat bingung ketika dikontak pertama kali saat mau diberikan Golden Visa.
“Jujur sebelumnya nggak tahu ada golden visa, dan dengan begitu tau coach pertama kali di kontak untuk mendapatkan golden visa yaa sedikit bingung juga, tapi dengan tahu seperti itu, apalagi deg degan diserahkan oleh presiden langsung yaa sangat senang dan berarti,” STY melalui penerjemah.
Ia juga mengaku rasa bangga atas kerja kerasnya selama 4,5 tahun mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat, pemerintah, hingga presiden Jokowi.
“Golden visa ini, coach merasa perlu bekerja keras lagi untuk sepakbola Indonesia, memang sepakbola Indonesia saat ini masih di bawah secara ranking, tapi harus kerja keras lagi agar bisa memandang piala dunia yang akan datang,” katanya.
Jokowi menyebut tujuan pemberian Golden Visa adalah untuk memberi kemudahan pada para Warga Negara Asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.
“Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay,” kata Jokowi.
Golden Visa hanya diberikan untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, dan benar-benar dilihat kontribusinya.
“Jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, meloloskan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ujar Jokowi.
Jokowi juga berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segera disebarluaskan dan segera disosialisasikan. Lakukan secara masif lewat berbagai kanal sehingga dapat terjangkau lebih banyak top investor dan top global talent.
“Selain itu saya juga mengharapkan, para duta besar negara-negara sahabat dapat menyampaikan informasi kebijakan ini ke masyarakat di negara-negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan menjadi perekat persahabatan antarnegara,” kata Jokowi.
Foto: Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong saat latihan di Stade Leo Lagrange, Besancon, Prancis, Selasa (7/5/2024). (Dok. PSSI) Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong saat latihan di Stade Leo Lagrange, Besancon, Prancis, Selasa (7/5/2024). (Dok. PSSI)
Sebagai catatan, layanan Golden Visa tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023.
Klasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.
“Golden visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim dalam keterangan persnya.
Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2,5 juta (sekitar Rp 38 miliar). Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5 juta (sekitar Rp 76 miliar).
Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25 juta atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh Golden Visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya. Untuk nilai investasi sebesar US$ 50 juta akan diberikan lama tinggal 10 tahun.
“Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia,” ungkapnya.
Untuk Golden Visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350 ribu (sekitar Rp 5,3 miliar) yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito. Sedangkan untuk Golden Visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700 ribu (sekitar Rp 10,6 miliar).
“Karena kita sasar pelintas yang berkualitas, maka syaratnya lebih berbobot. Semakin lama tinggal di Indonesia, semakin tinggi nilai jaminannya, terutama untuk kegiatan penanaman modal yang bisa sampai sekitar Rp 760 miliar,” imbuhnya.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa golden visa merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo pada saat mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sehingga dijadikan sebagai program prioritas untuk diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.
Silmy menyebutkan bahwa, waktu 6 bulan tersebut digunakan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan Golden Visa, termasuk perubahan peraturan serta mempersiapkan aturan turunannya.
“Dari perubahan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai Peraturan Dirjen. Penyusunan kebijakan golden visa melibatkan banyak kementerian,” sebutnya.
Sebelumnya peraturan keimigrasian Indonesia tidak mengatur visa dengan izin tinggal berjangka waktu 10 tahun. Pemegang golden visa diharapkan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus ITAS ke kantor imigrasi.
“Begitu sampai di Indonesia, mereka (pemegang golden visa) tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) di kantor imigrasi,” tutur Silmy.
Indonesia bukanlah negara pertama yang memberlakukan golden visa. Kebijakan serupa telah lebih dahulu diimplementasikan di berbagai negara maju, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Italia dan Spanyol.
“Negara-negara yang telah menerapkan kebijakan Golden Visa merasakan dampak positifnya. Denmark misalnya, berhasil menjadi salah satu negara yang terdepan dalam inovasi. Kemudian Uni Emirat Arab menjadi negara tujuan favorit investor mancanegara. Harapannya, dengan kebijakan ini ke depannya Indonesia juga akan menerima dampak serupa. Apalagi negara kita punya segudang potensi untuk dikelola dan dikembangkan,” pungkasnya.
Ketiga perusahaan pinjaman online (pinjol) yang tutup tersebut antara lain PT TaniFund Madani (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, jumlah perusahaan P2P Lending yang tidak memenuhi ekuitas minimum terus membaik. Pada April 2024, masih ada 6 perusahaan perusahaan yang belum memenuhi ekuitas minimum.
Sementara per Juni 2024, hanya tinggal satu perusahaan fintech peer-to-peer lending yang belum mampu memenuhi aturan ekuitas minimum.
“OJK akan terus memantau apa yang diperlukan terkait progres action plan dalam upaya pemenuhan ekuitas yang dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham atau dari strategic investor yang kredibel hingga alternatif pengembalian izin usaha,” katanya, Senin (8/7/2024).
Meski membaik, ada sebagian fintech lending yang akhirnya kehabisan nafas karena tidak berhasil mengumpulkan permodalan yang cukup. Ada pula yang memilih untuk menutup karena strategi bisnis yang bergeser.
Perlu diingat, selama kuartal 1-2024, industri Fintech lending mencatatkan kerugian. Per Maret 2024, rugi setelah pajak P2P lending mencapai Rp 27,32 miliar. Meski demikian, industri berhasil membalikkan keadaan menjadi laba Rp173,84 miliar di April 2024.
Lantas, fintech lending mana saja yang akhirnya ditutup OJK sepanjang 2024? Berikut rangkumannya:
PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.
Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.
OJK telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). OJK juga telah melakukan komunikasi dengan Pengurus dan Pemegang Saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.
Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
Terkait dugaan fraud, OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pemegang saham, Pengurus, dan/atau pegawai TaniFund dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset TaniFund.
PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas)
Pencabutan izin usaha untuk PT Akur Dana Abadi atau Jembatan Emas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024.
OJK menjelaskan Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas.
“Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat,” ia menjelaskan.
PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala)
Sementara untuk PT Semangat Gotong Royong tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024.
Dhanapala mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas. Pasalnya, saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI
Adapun pengawasan OJK terhadap kewajiban kedua entitas tersebut meliputi menghentikan kegiatan usaha pada industri LPBBTI. Selanjutnya juga akan digelar rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Serta, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.
Selanjutnya, pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala.
Larangan itu tertuang pada surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024. Surat tersebut ditujukan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP).
Dalam surat tersebut disebutkan Kementerian Kominfo mengumumkan pemutusan jalur internet dari dan ke kota Davao, Fillipina. Selain itu, hal yang sama juga dilakukan pada jalur internet Kamboja.
“Melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online terutama dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina dalam waktu paling lambat 3X24 jam [hari kerja] sejak surat ini ditandatangani,” tulis salah satu permintaan kepada NAP dalam surat tersebut.
Permintaan lain yang ada dalam surat terkait evaluasi jangka waktu pemutusan akses untuk dipulihkan jika situasi telah kondusif. Terakhir adalah meminta NAP melaporkan langkah pemutusan akses, hasil pelaksanaan dan tindak lanjutnya.
Sementara itu, Fillipina melalui badan regulasi perjudian (Badan Regulator Hiburan dan Permainan/PAGCOR) mencabut izin semua perusahaan judi online di luar negeri. Kebijakan terbaru menjadi tindak lanjut keputusan Presiden Fillipina Ferdinand Marcos Jr yang meminta adanya larangan total pada bisnis judi online.
Marcos mengumumkan untuk melarang Philippine Offshore Gaming Operators (operator judi berbasis di luar Filipina/POGO). PAGCOR memastikan akan melakukannya atas perintah presiden.
“Tidak ada masalah dalam penutupan POGO karena saya akan menggunakan perintah presiden dan asas keamanan nasional,” kata Ketua Badan Regulator Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) kepada Reuters.
Terdapat 42 perusahaan judi online berizin yang terdampak kebijakan baru itu. Ada total 40 ribu warga Fillipina dan 23 ribu warga negara asing yang bekerja untuk seluruh perusahaan judi online.
Pihak pemerintah Fillipina juga akan menindaklajuti dampak pencabutan izin tersebut. Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan membantu pekerja di sektor judi dengan melakukan program pelatihan dan jaminan sosial.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Bobby Nasution, @bobbynst, Selasa (23/7/2024), tampak Bobby yang masih mengenakan seragam dinas tengah menelepon pihak pengembang pembangunan tugu kota.
Menurut Bobby, tugu tersebut sangat jauh berbeda dengan desain yang diajukan. Ia menuding pihak pengembang sengaja membuat malu Pemkot Medan.
“Gambarnya jauh kali bang, ntah apa apa yang klen buat. Jangan bikin malu, lah. Mau jelek-jelekin kerja Kota Medan atau gimana? Jangan kayak gitu lah bang,” ujar Bobby kepada pihak pengembang dalam video tersebut.
Menantu Presiden Joko Widodo itu menyebut pihak pengembang sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Akan tetapi hasilnya tetap sama dan tak sesuai harapan. Pihak pengembang yang dihubungi Bobby tersebut pun berupaya memberikan pembelaan.
“Abang sudah dikasi kesempatan kok. Udah ditegur kemarin sekali. Dimana samanya bang? Ini gambarnya aja gak sesuai. Tingginya gak sesuai, pondasinya juga. Ini, kan, langsung pondasinya dulu, kan. Gimana ini bang? Serupa gimana?,” ujarnya.
Bobby pun memperingatkan agar pihak pengembang tersebut tidak mempermainkannya. Pihak pengembang meminta waktu untuk memperbaiki pembangunan tugu kota tersebut. Bobby hanya memberikan tenggat waktu selama sepekan.
“Kalian perbaiki berapa lama lagi bang. Kalian minta tiga bulan empat bulan. Jangan lah kayak gini. Sekali apa sekali apa. Saya minta seminggu bisa enggak? Nggak bisa kan,” katanya.
Bukan hanya pembangunan tugu kota, menurut Bobby, taman di sekitar proyek tersebut juga sama sekali belum dibangun.
Ia pun meminta agar pihak pengembang tidak melanjutkan proyek itu. Bobby juga meminta agar pihak pengembang membayar ganti rugi.
“Saya batalin aja ya bang ya. Saya mohon maaf lah bang kalau kalian begini,” katanya.
Setelah menegur pihak pengembang, Bobby meminta para pekerja proyek yang ada di lokasi untuk menghentikan pekerjaan mereka.
“Ganti rugi dulu dia bilangin. Jangan dilanjutin kerjanya ini gak sesuai gambar. Bukan salah kalian, ya, cuman jangan dilanjutin ya,” ujarnya.
Aksi Bobby tersebut viral di media sosial. Banyak netizen yang memuji langkah yang dilakukan suami dari Kahiyang Ayu tersebut.
Namun tak sedikit mempertanyakan sikap Bobby yang dianggap pencitraan menjelang Pilgub Sumut 2024. Menurut mereka banyak proyek Pemko Medan yang amburadul, misalnya saja proyek lampu pocong hingga pembangunan Stadion Teladan.
“Lampu pocong gagal, tugu nol kota Medan tinggal sejarah, Lapangan Merdeka dan stadion Teladan beselemak, nih ada lagi,” kata salah seorang netizen mengomentari postingan Bobby.
“Alah sudahlah, banyak kali pencitraan mu kulihat. Memimpin Medan aja gak becus apalagi mau memimpin Sumatera Utara. Sudah bagaimana lampu pocongnya pak? Hilang lampunya tinggal pocongnya. Sadar dirilah pak jangan mentang mentang mertua mu penguasa, Allah maha tahu segala,” ucap netizen lainnya.
Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan fenomena suhu dingin itu bukan karena Aphelion. Kondisi tersebut tidak memiliki pengaruh banyak pada atmosfer atau cuaca.
“Sementara itu kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia pada periode bulan Juli tidak terkait dengan fenomena Aphelion. Saat Aphelion, posisi matahari memang berada pada titik jarak terjauh dari bumi. Kendati begitu, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak pada fenomena atmosfer atau cuaca di permukaan bumi,” jelas BMKG, dikutip dari laman resminya, Senin (22/7/2024).
BMKG menjelaskan fenomena suhu dingin terjadi alamiah pada bulan puncak musim kemarau, yakni pada bulan Juli hingga September mendatang.
“Fenomena suhu udara dingin sebetulnya merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau (Juli – September),” kata lembaga tersebut.
Periode ini ditandai saat adanya pergerakan angin dari timur ke tenggara dari Australia. Di saat bersamaan, Benua Australia tengah dalam periode musim dingin, pola tekanan udara juga relatif tinggi.
Pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia melewati Samudra Hindia memiliki suhu permukaan yang relatif dingin. Inilah yang membuat suhu pada beberapa wilayah, khususnya di bagian selatan khatulistiwa terasa lebih dingin.
“Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh ke suhu yang dingin di malam hari. Sebab, tidak adanya uap air dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer,” kata BMKG.
“Tak hanya itu, langit yang cenderung bersih awannya [clear sky] akan menyebabkan panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepas ke atmosfer luar sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin terutama pada malam hingga pagi hari. Hal ini yang kemudian membuat udara terasa lebih dingin terutama pada malam hari,” ujar lembaga itu menambahkan.
Penyesuaian gaji PNS, setelah naik pada 2024 sebesar 8% itu tertuang dalam arah kebijakan belanja pegawai di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.
Alasan utama pemerintah kembali menaikkan gaji itu ialah untuk menjaga daya beli dan konsumsi para abdi negara. Penyesuaian besaran gaji mereka itu akan diiringi dengan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 termasuk bagi para pensiunannya.
“Peningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN,” sebagaimana dikutip dari KEM PPKF edisi pemutakhiran, Selasa (23/7/2024)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalimat penyesuaian gaji ASN dalam KEM PPKF menandakan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji PNS maupun PPPK pada tahun depan.
“Ya kalau penyesuaian kan ke atas. Ya seperti itu disesuaikan,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Senin (22/7/2024).
Sementara itu, besaran persentase kenaikannya akan diumumkan langsung Jokowi saat pembacaan nota keuangan dan RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.
“Itu nanti tanggal 16 Agustus aja, akan seperti apa, pasti disampaikan di situ,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat ditemui di kawasan Gedung Dhanapala, Jakarta,
Isa mengatakan, opsi kenaikan gaji ASN itu sebetulnya kini masih dimatangkan. Namun, ia menekankan, mekanisme kenaikannya bisa melalui peningkatan gaji pokok, perbaikan besaran tunjangan kinerja atau tukin, maupun pemberian insentif tambahan.
“Kan penyesuaian bisa banyak bentuknya, ada yang kalau kita naikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tukin bisa, atau memberikan insentif lain juga bisa,” tegas Isa.
Foto: Presiden Jokowi menyematkan gelar jenderal kehormatan ke Prabowo dalam Rapat Pimpinan TNI-POLRI pada Rabu, (28/2/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemnhan RI)
Dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, target pertumbuhan ekonomi periode 2025-2029 hanya sebesar 5,6%-6,1% per tahun. Perkiraan pertumbuhan ekonomi itu dijadikan tahapan pertama untuk penguatan fondasi transformasi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, Prabowo mengatakan, Indonesia harus berani memasang target pertumbuhan di level 8%. Ia bahkan telah memasang taruhan dengan beberapa menteri suatu negara bila pertumbuhan 8% sekali saja tercapai dalam masa kepemimpinannya, ia akan ditraktir makan malam.
“Sekali saja dalam lima tahun yang akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya!” ucap Prabowo tanpa mau menyebutkan menteri dari negara mana saat menghadiri peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di The St. Regis Hotel Jakarta, dikutip Selasa (23/7/2024).
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu, dari yang selama 10 tahun terakhir stagnan di kisaran 5%, Prabowo mengatakan akan melakukan efisiensi perekonomian Indonesia, memastikan tata kelola birokrasi yang baik, dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang masuk akal.
“Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal,” tutur Prabowo.
“Dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam dokumen RPJPN 2025-2045, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025-2029 akan didukung dengan keharusan melakukan sejumlah transformasi. Pertama, transformasi sosial dengan menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk membentuk manusia produktif.
Selanjutnya, transformasi ekonomi juga harus dilakukan melalui fokus pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggul, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, hingga pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, khususnya di luar Jawa.
Transisi energi pada tahapan ini akan dilakukan dengan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) atau Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara, pemanfaatan energy storage system (ESS), hingga pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan (PLT ET).
Adapula keharusan untuk penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon, implementasi carbon credit secara luas, pengallihan subsidi fosil ke subsidi energi terbarukan secara bertahap, peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga, serta pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan samrt grid.
Transformasi tata kelola turut dirancang pada periode itu yang difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia akan difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
Pada aspek tranformasi ini, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan juga dirancang untuk difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi, hingga pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi juga dirancang untuk difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; sampai pada akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK.
Adapun untuk rancangan pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smart grid).
Sementara itu, dalam kerangka transisi energi dalam pembangunan kewilayahan ini, secara bertahap pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan.
Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Di sisi lain, adanya rancangan untuk melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) juga harus dilaksanakan, terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok.
“Pendanaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pendanaan pembangunan non pemerintah,” dikutip dari dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.
