Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dilaporkan dapat membawa katalis buruk bagi kendaraan listrik (EV) di Negeri Paman Sam. Hal ini terkait laporan rencana penarikan insentif di sektor tersebut.
Mengutip Reuters dan CNBC International, Trump berencana untuk menghentikan keringanan pajak konsumen sebesar US$ 7.500 (Rp 119 juta) untuk pembelian EV. Penghentian ini sendiri merupakan bagian dari undang-undang reformasi pajak yang lebih luas.
“Pencabutan subsidi, yang telah menjadi langkah penting dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Presiden Joe Biden, sedang dibahas dalam rapat oleh tim transisi kebijakan energi yang dipimpin oleh pengusaha minyak miliarder Harold Hamm, pendiri Continental Resources, dan Gubernur North Dakota Doug Burgum,” kata ua orang sumber dikutip Jumat (15/11/2024)..
Mengakhiri keringanan pajak dapat memiliki implikasi serius bagi transisi kendaraan listrik AS yang sudah terhenti. Hal ini juga dapat berdampak bagi raksasa EV Tesla, yang dimiliki oleh salah satu penyokong terbesar Trump, Elon Musk.
“Namun, perwakilan Tesla, sejauh ini merupakan penjual kendaraan listrik terbesar di negara itu, telah memberi tahu komite transisi Trump bahwa mereka mendukung penghentian subsidi,” katanya.
Musk, salah satu pendukung terbesar Trump dan orang terkaya di dunia, mengatakan awal tahun ini bahwa penghentian subsidi mungkin sedikit merugikan penjualan Tesla tetapi akan menghancurkan pesaing kendaraan listrik AS-nya, yang mencakup produsen mobil lama seperti General Motors.
Trump berulang kali berjanji untuk mengakhiri ‘mandat kendaraan listrik’ Biden saat kampanye, tanpa menjelaskan kebijakan spesifik. Presiden terpilih itu berjanji sebelum pemilihan untuk meningkatkan produksi minyak AS untuk membatalkan inisiatif energi bersih Presiden Biden yang mahal.
Walau begitu, tim transisi sejauh ini menyebut beberapa kebijakan energi bersih dalam IRA Biden sulit dibatalkan mengingat program-program tersebut telah mengalokasikan uang, termasuk ke negara-negara bagian yang didominasi Partai Republik.
Namun, tim transisi energi Trump sendiri memandang kredit EV sebagai target yang mudah. Mereka juga percaya bahwa menghilangkannya akan mendapatkan konsensus luas di Kongres yang dikendalikan Partai Republik sebagai bagian dari RUU reformasi pajak yang lebih besar.
Anggota tim transisi energi memperkirakan Kongres Republik akan menggunakan langkah legislatif yang dikenal sebagai rekonsiliasi untuk menghindari ketergantungan pada suara Demokrat. Biden menggunakan taktik yang sama untuk meloloskan RUU IRA.
“Trump membutuhkan penghematan biaya dari penghentian kredit untuk membantu membayar perpanjangan pemotongan pajak triliunan dolar yang akan berakhir di awal masa jabatannya,” tambah kedua sumber tersebut.